Harga Mati NKRI dan Pancasila, Prinsip LUBER (LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA) masih berlaku


10338750_10204014429899755_4883086584819346443_n copy Terus terang saya tidak menonton debat CAPRES di televisi. Mungkin salah saya juga, karena saya sudah skeptic dengan debat di televisi yang dikendalikan oleh i sutradarasemacam ini, akan menjadi sebuah tontonan belaka. Belum lagi iklan yang lalu lalang yang seandainya pun debat itu benar adanya, akan merusak konsentrasi dan  makna depat itu sendiri. Jika sudah begini, karena ini siaran langsung, bisa jadi kita akan kehilangan momen atau pernyataan penting yang “tidak sengaja” tertutup oleh iklan. Andai ada debat langsung yang disaksikan umum tanpa jeda iklan dimana peraturan ketenangan dan keseriusan dibacakan didepan, mungkin saya akan mengusahakan melihatnya.

Saya tidak mengikuti berita ini itu atau foto ini dukung itu itu dukung ini yang bersliweran di  dunia sosmed. Karena 80% dari berita dan gambar itu sudah lebay.  Ada yang foto artis A, gambar kaosnya diubah  mendukung B. Setelah itu saya melihat sebuah foto liputan konser  teman saya,  berubah menjadi foto C kampanye. Foto ini sudah di gabung dengan foto lain di tempat yang berbeda sama sekali . Belum lagi saat mendengar sebuah cerita bahwa dibalik semua kampanye ini katanya ada sekelompok orang yg sama yang meranang kampanye B dan C demi perusahaan. Nggak salah dong kalau itu menguntungkan. Tinggal bikin dua perusahaan berbeda, hire orang yang beda,namun otaknya sama J. Sayang satu prinsip Public Relation yang selama ini saya pegang “Tidak berbohong” dan Tidak menjatuhkan saingan dengan issue negative, kadang dilupakan.

Bagaimanapun juga,  saya mencoba melihat proses kampanye dua kubu ini sebagai bahan kuliah Marketing Komunikasi dan Teknis Publikasi yang ciamik. Peramuan berbagai teori dengan contohnya semua ada disini. Mau yang White campaign, dua kubu punya. Mau Frontal Black Campaign? Dua kubu bikin. Mau perencanaan marketing yang sangat detil dua kubu punya (dari bikin sebuah kejadian yang seolah tidak disengaja, kemudian membuat kritikan seolah dari lawan, lalu memunculkan pemberitaan yang seolah olah itu merupakan pembelaan atas serangan lawab sekaligus menarik simpati target tertentu misalnya). Semua ini diramu dalam sebuah ramuan ajaib kampanye,  yang kemudia ditelan mentah mentah oleh para pendukungnya bagaikan obat kuat yang membuat mereka merasa paling benar, paling hebat dan paling tahu. Meskipun seperti juga ramuan lainnya, ada efek samping yang seringkali tidak disebutkan.

Alhasil berkat “ramuan ajaib” yang diminum kedua kubu ini, pertarungan muncul dan memanas. Upaya mendiskreditkan satu  capres melalui black campaign dan capres lain dengan kisah masa lalu membuat banyak pendukung yang saling menyerang dan menyalahkan.  Bahkan produk pers  tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai sebuah produk pers yang didasari oleh etika media masa. Mungkin memang  sulit saat ini mengharapkan produk pers yang murni, karena merekapun terbit tidak berdasarkan Surat Ijin lembaga Pers namun cukup dengan surat ijin usaha atau perusahaan (yang notabene dengan profit). Hal hal yang semestinya menjadi rahasia negara demi kepentingan keamanan dan stabilitas negara dalam dan luar negeri pun mulai diacak acak dan diadu. Bahkan ada wacana untuk meninjau kembali pencalonan lawan.

Jika melihat cara kampanye dan antusiasme akibat ramuan ajaib ini, seolah olah mereka baru puas setelah salah satu calon dijatuhkan dan mundur dari pencapresan. Padahal jika dikaji secara lebih luas seharusnya persaingan kampanye ini tidak boleh merugikan negara kan. Apalagi  sebenarnya secara peraturan, kedua kubu saling membutuhkan. Dalam undang undang di negara kita harus memiliki minimal 2 calon untuk diselenggarakan pemilu. Jika salah satu mundur maka alon lainpun akan gugur.  . Hanya satu Capres tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan pemilihan Presiden pasti akan ditunda dan penundaan ini bisa memberi peluang bagi munculnya kekacauan. Misalnya jika pencalonan Prabowo dianulir KPU maka pencapresan Jokowi harus diproses kembali. Jika sudah begini maka mungkin saja  akan muncul kekacauan  politik bisa terjadi, militer terpaksa turun tangan. KPU juga terpaksa mengumumkan penundaan Pilpres sampai masa yang akan ditentukan kemudian, bisa setelah berakhir masa jabatan Presiden.  Kemungkinan yang muncul selain kekosongan kekuasaan yang memungkinkan negara lain untuk masuk ke negara kita adalah MPR memberi perpanjangan masa jabatan  Presiden sebelumnya.  Vacum of Power atau kekosongan kekuasaan  terjadi anarchisme dan saling kudeta bahkan pihak asing menguasai negara kita, bagai rumah tanpa penghuni.

Efek yang kedua, jikapun situasi ini terus berlangsung dan saling membuka borok lawan, terbayangkah nanti jika salah satu dari mereka menjadi presiden? Lalu borok borok atau isu isu negative itu dicatat oleh lawan negara dan dijadikan alat mendeskreditkan presiden kita? Trus bagaimana presiden dan negara kita bisa dihargai oleh negara kita  kalau kita sendiri tidak menghargainya?Padahal kadang menurut saya, kesalahan kesalahan capres tersebut juga nggak fatal fatal amat, manusiawi kok. Misalnya : Ketika Prabowo tidak tahu singkatan “TPID” kalo nggak salah dalam acara depat presiden. Trus ribut, banyak yang mencibor, mengolok olok, merendahkan dan sebagainya. Bahkan lama lama jadi fitnah. Padahal menurut saya manusiawi kok. Kalau kebetulan pak Jokowi tahu itu juga karena beliau mendapat penghargaan. Jadi bukan karena lebih tau satu singkatan trus pak Jokowi lebih pintar toh? Gimana kalau dibales pak Prabowo  dengan singkatan atau jargon militer yang tidak pernah digunakan diluar pasukan? (dalam konteks presiden sebagai panglima tertinggi militer di Indonesia) Trus pak Jokowi juga jadi bego? Wah kalau begitu semua bego dong (termasuk saya dan anda yang saya yakin tidak tahu semua singkatan yang ada di dunia ini). Sering lho mahasiswa komunikasi saya memberikan tidak hanya singkatan tapi juga ilmu baru tentang komunikasi keada saya.  Seorang professor dibidang Geologi tidak tahu nama satu batu yang dibawa mahasiwanya dari kampong, tentu tidak membuatnya harus dicopot gelar professor geologinya kan? Atau seorang habib yang tidak tahu sebuah hadist apa berarti dia tidak pantas menyandang gelar habibnya? Padahal saya pernah diberitahu oleh eyang saya kalau ilmu manusia itu hanya setitik air di samudra ilmu yang luas.

Masalah kertas terselip di baju pak Jokowi (entah itu bagian dari renana marketing komunikasi atau bukan ya), misalnyapun itu catatan pengingat apa harus dikatakan saat berbicara di depan umum, apa yang salah? Bukankah itu hanya berarti bahwa pak Jokowi punya persiapan dan menghindari kesalahan ?  Bukankah itu hal yang baik? Toh dalam debat dan pidato tidak ada peraturan dilarang membawa catatan kan? Kalau ujian closebook, baru itu dibilang nyontek karena ada aturan jelasnya.  Itu kalau memang catatan pengingat Apa yang terselip di baju kita bisa apa saja kan?  Misalnya sebelum naik ke mimbar ada yang tiba tiba kasih kartu nama atau pengingat atau apapun, dank arena buru buru kita selipkan saja di saku. Manusiawi kan?

Masalah Umrahnya pak Jokowi yang hanya pencitraan dan ihrom yang katanya terbalik. Pencintraan atau bukan, ibadah diterima atau tidak, itu bu10511225_249232521936706_5662418762072659906_nkan hak manusia utnuk menilainya. itu hak yang beribadah dan Allah. Kenapa jadi kita yang ributin? Wong yang haji serius aja bisa nggak diterima katanya. Nah untuk urusan ihrom, saya yang ilmu agamanya hanya seperti “setetes air di samudra ini” agak bingung. Namun saat bertanya pada seorang yang dianggap ahli (tanpa bawa bawa jokowi lho) jawabannya adalah “menurut fiqih islam dalam rukun haji / umroh ttg penggunaan kain ihrom di kiri adalah yg saat thawaf mengelilingi Kabah . Setelah itu boleh bebas diselempangkan sisi manapun juga atau dikerudungkan boleh . Nah kalau begitu kenapa jadi masalah? bisa saja saat itu Jokowi tidak sedang tawaf atau sudah tawaf dan ihromnya lepas slempangnya dan karena berdesak desakan trus buru buru slempangin. Toh banyak juga yang tidak berihrom disitu. 

 

Kemudian masalah Kalpataru dan Adipura, semua mentertawakan Hatta dari nomor 1 yang “katanya tidak bisa membedakan anata kalpataru dan adipura. Benarkah? setelah baca banyak kiriman tentang debat capres (karena saya memilih untuk bikin rancangan buku berikutnya daripada nonton) saya sempat percaya dengan “kata teman teman” tersebut. Namun kemudian saya membaca sebuah berita di kompasiana.com dimana  katanya JAKARTAPOST saudaranya menyatakan mendukung capres no 2, saya mulai penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sayapun menonton rekaman debat tersebut dan saya setuju dengan rangkuman kompasiana yang kurang lebih seperti ini:

Ada yang menarik saat segmen final debat capres 2014 yang baru saja usai digelar oleh KPU. Pada segmen ke-5 dalam arena tanya jawab, JK kembali kelirumengartikan rentetan pertanyaan yang diajukan oleh Hatta Rajasa:

Pak Joko Widodo dan pak Jusuf kalla, kembali kepada lingkungan hidup. Kita ingin lingkungan bersih, sehat. Upaya kita dalam membangun udara lebih sehat, seberapa jauh pandangan pak Jokowi terhadap ini?

Jokowi :

Menurut saya kalpataru, penghargaan itu diberikan kepada perseorangan dan lembaga. Tetapi bukan hanya piala saja, seharusnya ada insentif, sehingga mereka merasa dihargai.

Dengan adanya insentif dan anggaran, mereka akan benar-benar bekerja dengan lebih baik lagi, memperbaiki lahan tanam, memperbaiki pengairan dan pelembagaan di desa.

Pada akhirnya tidak hanya satu dua tetapi semakin banyak yang bekerja untuk mendapatkan kalpataru untuk negara yang kita cintai ini.

Hatta :

Bentuk penghargaan apakah dalam piala atau insentif, itu bukanlah hal yang penting. Tetapi prinsipnya adalah penghargaan itu diberikan. Pertanyaannya mengapa DKI dan Solo tidak pernah dapat?

Jusuf Kalla:

Pertanyaan bapak bagus tetapi keliru, kota penghargaannya adipura bukan kalpataru, saya tidak perlu jawab.

Kita perhatikan. Saat itu Hatta mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjebak pada Jokowi mengenai pandangannya tentang LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT. Jokowi sebenarnya faham arah dari pertanyaan Hatta ini pasti ingin menyindir kegagalan Adipura waktu ia menjabat. Jokowi menjawab dengan elegan dan lugas, walau sedikit terpeleset dengan mengkaitkan maksud sindiran itu pada KALPATARU. Padahal jika dikembalikan pada pertanyaan Hatta tentu yang dimaksud Hatta sebenarnya soal ADIPURA yang tidak didapat oleh Jokowi selama memimpin di DKI atau Solo.

Berdasarkan pandangan Jokowi tersebut, Hatta menanggapi bahwa yang penting bukanlah penghargaan dalam bentuk piala dan intensif, tetapi makna dari diterimanya penghargaan tersebut. lalu Hatta mempertanyakan, jika menurut Jokowi penghargaan itu cukup penting, mengapa DKI dan Solo tidak mendapatkannya?

Jika hanya melihat sepotong antara saat pak Hatta bilang kalpataru dan jawaban pak JK memang sangat yakin jika orang kemudian mengira pak Hatta tidak tahu bedanya adipura dan kalpataru. Namun jika dilihat dari rangkaian pembicaraan  maka sebenarnya jokowilah yang ingin menghindari adipura dengan membelokkan masalah penghargaan lingkungan hidup (notabene yang dimaksud adipura)  ke kalpataru dan JK yang kemudian mengambil alih (sedikit emosi) menyalahkan Hatta yang hanya mengulang kata kata Jokowi.  Mungkin kurang konsentrasi karena baru saja sakit ya, jadi wajar.

Dari presiden terdahulu sampai presiden  sekarang, hal yang pasti adalah over expectations. Baru sehari, seminggu atau sebulan  duduk di kursi kepresidennya, maunya semua masalah selesai. Menjadi presiden berarti harus tahu semua masalah rakyatnya plus masalah di seluruh dunia. Termasuk harus tahu pake baju apa kalau tiba tiba ketemu si fulan di jalan.  Baru sehari duduk di kursi presiden maunya semua yang diinginkan sudah disediakan oleh presiden. Presiden harus menyelesaikan semua masalah dengan cepat, harus ada di semua tempat tapi juga harus ikutan macet macetan karena nggak boleh lewat duluan (nyusahin rakyat kalau pake nyetop sana sini dan pake paswalpres). Presiden pake baju murah atau biasa biasa saja dibilang “Presiden kok kere, malu maluin rakyat” pake baju mahal “presiden kok bajunya mahal nggak inget rakyatnya”.  Bahkan baru jadi calon presiden aja sudah harus sakti mandraguna dan pandai sulap sihir.

Buat saya, apapun alasannya membuka aib orang lain adalah tidak baik. Menyampaikan fakta  memang tipis batasannya dengan membuka aib orang ya. Sebuah fakta memang akurat dengan data data yang lengkap dan terbukti (bukan katanya atau copy paste) itu adalah informasi. Selain dari itu? Tingkah dan reaksi berlebihan dari pendukung dua pihak ini tidak lucu sama sekali. Kita punya masalah akan empati dan emosional behavior serius. Betapa mudahnya orang mentertawakan orang lain, hingga lupa, kalau dia juga tidak sempurna. Dan lupakan kalian, kita ditonton banyak orang. Anak2 kita, remaja2 kita, mereka menonton. Kalian mau jika mereka berpikir: “oh ternyata mentertawakan orang lain itu boleh.” “oh ternyata malah asyik dan seru.” Kita lupa bahwa yang kita hina dan jatuhkan itu nantinya akan menjadi pemimpin negara kita.  Mengkritik itu jauh lebih mudah daripada memperbaiki. Sebelum mengkritk sebaiknya anda tahu bagaimana baiknya dan berikan solusi.

Kedua capres yang dihina hina dikorek korek kesalahannya itu adalah saudara kita sebangsa dan setanahair, yang sama dengan kita, tidak sempurna. Bedanya mereka memiliki kemauan untuk berbuat lebih bagi bangsa ini dengan perjuangan yang lebih untuk menjadi seperti mereka.  Nantinya, salah satu dari mereka akan menjadi kepala negara kita yang kita bebani dengan berbagai keinginan dan pengharapan kita.  Menghina mereka berarti menghina kepala kita sendiri . Jangan hanya marah saat negara lain menghina dan menginjak injak kepala kita namun disaat yang sama kita juga menghina kepala kita sendiri. Dan bagi saudaraku yang muslim, bukannya ada hadist yang melarang kita untuk saling menghina dan membuka aib saudara kita sesame muslim? (dua capres kita muslim lho) pilih

Jadi tidak boleh punya jagoan? Boleh. Tapi kalau kata eyang saya Sakmadyo. Tidak perlu berlebihan.  Ada yang melemparkan issue langsung nyolot. Melihat celah menghina capres lawab langsung disambut dan ditambah tambah. Biar apa? Seru? Ramai? Dibilang hebat dan tau banyak? Waduhhhhh!!!! Bukankah tujuan awalnya hanya memilih calon yang terbaik? Bagaimana kalau biarkan semua pada porsi dan tugasnya. Simak,  saring telaah dan pilih. Bukannya prinsip pemilu masih sama; LUBER : Langung memilih di TPS, Umum dimana semua orang mendapatkan haknya menggunakan kesempatan memilih, Bebas memilih calon manapun tanpa paksaan dan RAHASIA. Apapun hasilnya dan siapapun presidennya nanti, semoga saat terpilih akan didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia termasuk para politikus dan cendekiawan dadakan yang saat ini berseberangan, demi NKRI, demi bangsa kita, demi kita sendiri.  Mari berkarya dan melakukan yang terbaik, dimulai dari diri sendiri. Siapapun pilihannya silahkan diberikan tanggal 9 nanti dan setelah itu yang menang amanah yang kalah legowo iklas dalam SALAM 10 JARI dimana jari 1 dan jari 2 bersama 7 jari lainnya bersatu berjabat erat lalu bekerja untuk bangsa ini… selamat berdamai, selamat berpuasa dan salam 10 jari persaudaraan

Catatan ini terinspirasi dari berbagai tulisan di media sosial dan blog banyak orang 🙂

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *